7. c. Glosarium. “Rakortekrenbang merupakan bagian yang tidak dapat terpisahkan dalam rangkaian penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2023. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 20 TAHUN 2004 TENTANG. II RKP merupakan penjabaran dari RPJM Nasional, memuat rancangan kerangka ekonomi makro yang termasuk didalamnya arah kebijakan fiskal dan moneter, prioritas. 2. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. ruang lingkup. 9. Lokasi. 8. Prioritas Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah K/L: menyusun Rencana Kerja K/L JANUARI FEBRUARI-MARET MEI Review Baseline Penyusunan dan penetapan pagu indikatif Penyusunan awal RAPBN Surat bersama tentang Pagu Indikatif Penyampaian KEM & PPKF ke DPR Penetapan RKP Hasil Pembahasan di DPR menjadi masukan untuk penyusunan APBN Liputan6. Jenis. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. kesesuaian dengan hasil evaluasi paruh waktu RPJMN3. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf d perlu ditetapkan Peraturan Pemerintah tentang Rencana Kerja Pemerintah; 1. Peraturan Menteri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, yang disusun secara terencana, terpadu, dan sistematis untuk jangka waktu 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah Kota Surabaya, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD) adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Surabaya untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat dengan RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun. perencanaan pemerintah pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Amanat undang-undang tersebut. PENJELASAN. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-K/L), adalah dokumen perencanaan Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Saat ini (Tahun. 9. 26. 12. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode I (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1. KEBERHASILAN PEMBANGUNAN NASIONAL, KEBERHASILAN KOLEKTIF PEMERINTAH DAN PARTISIPASI MASYARAKAT Jakarta, 21 Maret 2018 – Dalam rangka memberi ruang kepada publik untuk ikut terlibat dalam proses penyusunan kebijakan pembangunan nasional, khususnya Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2019,. Rencana. Menurut dia, hal itu. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 3. 2. UU No. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1. Dasar hukum Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah: Pasal 18, Pasal 18A, Pasal 18B, Pasal 20, Pasal 20A, Pasal 21, Pasal 23, Pasal 23C, Pasal 33, Pasal 34 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran. 7. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Daftar. Total rencana anggaran belanja K/L yang dituangkan dalam RKA-K/L TA 2023 adalah sebesar Rp9. Rencana kerja pembangunan desa (R KPDes). 6. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala. 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP), dikemukakan bahwa: a. dari perencanaan pembangunan nasional yang mengacu kepada Sistem Perencanaan PembangunanNasional (SPPN). (RKP) adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut. Kementerian/Lembaga selaku institusi pemerintah yang menyelenggarakan. RKP Tahun 2020 adalah RKP transisi, menunggu RPJMN Tahun 2020-2024 selesai disusun, sehingga dalam menentukan. (1) Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2010, yang selanjutnya disebut RKP Tahun 2010, adalah dokumen perencanaan nasional untuk periode 1 (satu) tahun, yaitu tahun 2010 yang dimulai pada tanggal 1 Januari 2010 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2010. Instansi Pusat a. UMUM 1. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4221); 2. Jakarta (ANTARA) - Menteri PPN/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa menyatakan rencana kerja pemerintah (RKP) pada 2023 diarahkan kepada peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi,. Rencana Kerja Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, Iang selanjutnya disebut Rencana KerjaPP 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional adalah dokumen hukum yang mengatur mekanisme penyusunan dan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). 8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (Renja) adalah dua dokumen yang sangat penting dalam perencanaan pembangunan di Indonesia. selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Jakarta: Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Suharso Monoarfa membeberkan tujuan prioritas nasional dalam sasaran pembangunan dan arah kebijakan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. 8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang merupakan dokumen perencanaan untuk periode 20 (dua puluh) tahun. 6. perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun. berkembang dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional Tahun 2013 yang dijadikan pertimbangan dalam proses penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2014, diantaranya: 1. Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Menara Bappenas Lantai 16 Jl. Selama tahun 2020 sampai. 5. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I (satu) tahun. 2 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), mendasari penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Dalam rangka pencapaian tujuan tersebut,. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1. Pengertian RKPD adalah dokumen perencanaan tahunan sebagai implementasi dari dokumen RPJM. Semua komitmen yang disepakati dalam rencana aksi OGI memiliki keselarasan dengan tujuan SDGs. Adapun target sasaran pembangunan RKP Tahun 2024 adalah pertumbuhan ekonomi 5,3-5,7 persen, tingkat. 9. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD untuk jangka waktu 1 (satu). Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional perlu menetapkan Peraturan. RKPD ini memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas. Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Jawa Timur Tahun 2018 maupun Rencana Kerja Pemerintah. Perpres ini menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2024. 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,. rencana pembangunan nasional. Peraturan Pemerintah Nomor 40. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan. 6. Abstraksi : Sistem perencanaan pembangunan daerah merupakan bagian penting yang mendukung keberhasilan sistem perencanaan pembangunan nasional, dimana dalam rangka proses pembangunan setiap tahunnya Pemerintah Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). 9. Untuk pelaksanaan lebih lanjut, RPJMN akan dijabarkan kedalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) yang akan menjadi pedoman bagi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN). dibandingkan RPJM,RKP, makin banyak perencanaan pembangunan nasional, penjabaran variabel sistem perencanaan pembangunan tidak pasti. Unduh file pdf PP 17 Tahun 2017 untuk mengetahui. 8. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan 7. RPJMN dan Sasaran Prioritas Nasional dalam RKP; - 10 - b. 9. Menurut Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas, wabah Covid-19 menjadi pecutan bagi negara untuk memperbaiki sistem kesehatan salah satunya dengan fokus penanganan kesehatan. 14. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1. Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Menteri Keuangan dan Menteri Dalam Negeri Nomor : 0442/M. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/ Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan. Sumber data dan informasi utama dalam perencanaan pembangunan daerah adalah: A. 7. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode I. Standar biaya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan anggaran. ] Proses pembangunan nasional adalah salah satu upaya merealisasikan tujuan nasional yang telah tertera dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yakni “Melindungi segenap bangsa dan segenap tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan. 10. Peningkatan kemampuan Ilmu Pengetahuan dan. 6. Terkait agenda rencana program kerja BNN. Kabupaten Wonogiri wajib menyusun Rencana Kegiatan Pembangunan Desa (RKP Desa) tahun 2017. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Presiden ini, yang dimaksud dengan Rencana Kerja Pemeriatah yang selanjutnya disingkat RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada tanggal 31 Desember. Perencanaan memang sangat dibutuhkan baik untuk jangka pendek jangka menengah maupun jangka panjang. 14. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan. Rencana Kerja Pemerintah yang selanjutnya disebut RKP, adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang dimulai pada tanggal 1 Januari dan berakhir pada 31. Mengutip artikel milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, tema RKP Tahun 2023 diuraikan dalam 7 program prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut: PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. 9. Rencana Pembangunan Tahunan Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (Renja-KL), adalah dokumen perencanaan. Ketiga dokumen nasional tersebut menjadi acuan penyusunan RPJPD, RPJMD, dan RKPD Provinsi Kalimantan Timur. pembangunan nasional salah satunya adalah rencana kerja pemerintah (RKP) yang disusun oleh pemerintah pusat. 8. Penyesuaian juga dilakukan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2021. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Bidang. Langkah-langkah yang tepat sesuai urutan untuk melakukan perencanaan pembangunan adalah. RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH KOTA MAGELANG TAHUN 2016 BAB I - 1 RANCANGAN AWAL RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DAERAH (RKPD) KOTA MAGELANG TAHUN 2016 BAB I PENDAHULUAN A. 22. Dalam aturan bernomor 86/2020 menjelaskan RKP tersebut adalah bentuk komitmen pemerintah untuk memberikan kepastian kebijakan, pendanaan, kerangka regulasi, kelembagaan, serta. Prioritas Pembangunan Nasional Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah K/L: menyusun Rencana Kerja K/L JANUARI FEBRUARI-MARET MEI Review Baseline Penyusunan dan penetapan pagu indikatif Penyusunan awal RAPBN Surat bersama tentang Pagu Indikatif Penyampaian KEM & PPKF ke DPR Penetapan RKP Hasil. 8. Dokumen RKP tahun 2022 menjabarkan rencana pembangunan ke dalam prioritas pembangunan nasional dan pembangunan bidang. 93. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun 4. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan. Rencana Kerja Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya. 8. RKP adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 1 (satu) tahun yang. Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode I (satu) tahun. RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2019 KABUPATEN PESISIR SELATAN I-1 BAB I PENDAHULUAN 1. 9. Nasional a. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. 8. 6. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional adalah satu kesatuan tata cara perencanaan pembangunan untuk menghasilkan rencana-rencana pembangunan dalam jangka panjang, jangka menengah, dan tahunan yang dilaksanakan. sehingga dapat berkontribusi dalam mendorong tujuan dan sasaran pembangunan Provinsi. Suharso menuturkan, pemerintah ingin pada 2024. 37. 9. 25 tahun 2004. Ran. Rencana Kerja. Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan untuk menghindarkan kekosongan rencana pembangunan nasional, Presiden yang sedang memerintah pada tahun terakhir pemerintahannya diwajibkan menyusun Rencana Kerja. NOMOR 17 TAHUN 2007. Pemerintah akan menambahkan penguatan sektor kesehatan pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2021. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421); PERATURAN PEMERINTAH TENTANG TATA CARA PENGENDALIAN DAN EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA PEMBANGUNAN. 7. Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional disusun sebagai penjabaran dari tujuan dibentuknya pemerintahan Negara Indonesia yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan nasional. (lima) target yang akan dicapai dalam tujuan ini adalah : a. Selanjutnya dengan memperhatikan arahan Presiden Jokowi terkait penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2017 yang disampaikan pada saat Sidang Kabinet tanggal 10 Pebruari 2016 yang lalu, terdapat beberapa direktif yang disampaikan Presiden antara lain : 1). 9. idPemerintah menetapkan tema dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Rancangan Awal Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) 2023. 8. Tematik. 9. 12. 9. Amanat untuk menyusun dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah pada level Nasional (RPJMN) dan dokumen Rencana Strategis (Renstra) pada level Kementerian/. Masuk. Rencana Pembangunan Tahunan Nasional, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah (RKP), adalah dokumen perencanaan Nasional untuk periode 1 (satu) tahun. Menurut dia, hal itu. Jakarta Pusat, Kominfo - Pemerintah menetapkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023 akan mengusung tema Peningkatan Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan. Mengutip artikel milik Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Jawa Timur, tema RKP Tahun 2023 diuraikan dalam 7 program prioritas pembangunan Nasional sebagai berikut: PN 1 adalah memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan berkualitas dan berkeadilan. PASAL DEMI PASAL : Pasal 1 :. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1. Pembangunan. Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Tahun 2020 adalah Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2020 dengan tema “Peningkatan Sumber Daya Manusia untuk Pertumbuhan Berkualitas”.